Bedahindonesia.com || Surabaya – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Aspirasi & Advokasi Masyarakat (FAAM) menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Mereka mendesak Satgas Penindakan Tambang Ilegal yang baru saja dibentuk pemerintah pusat agar segera turun langsung ke lapangan.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar praktik tambang ilegal ditindak tegas tanpa pandang bulu. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tambang ilegal akan diberantas habis. Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai Wakil Ketua. Anggotanya juga melibatkan tujuh menteri, termasuk Menteri ESDM.
Sekjen DPP LSM FAAM, Zainuddin, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen tegas tersebut.
“Instruksi Bapak Presiden sangat mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia,” ujarnya, Minggu (24/8/2025).
Menurut Zainuddin, Tim Investigasi FAAM telah menemukan sejumlah titik tambang ilegal di Mojokerto. Di wilayah Kota Mojokerto, aktivitas tersebut terpantau di Kecamatan Kemlagi dan Jetis. Sementara di Kabupaten Mojokerto, lokasi tambang ilegal berada di Kecamatan Jatirejo, Kutorejo, Ngoro, Gondang, dan Dlanggu.
“Kegiatan mereka sudah lama berjalan, tapi keluhan masyarakat seolah tidak pernah mendapat respon dari aparat penegak hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zainuddin mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Kami mendapat informasi bahwa aktivitas tambang itu diduga dikelola oleh oknum TNI dan oknum Kepolisian Jawa Timur,” ungkapnya.
Kondisi lingkungan akibat tambang ilegal disebut semakin parah. Salah satunya di Desa Kunjoro Wesi, di mana jalan dan lereng hutan pegunungan rusak parah. Warga pun merasa was-was akan datangnya bencana longsor atau banjir bandang.
“Banyak warga yang takut melapor karena pelaku penambangan punya kedekatan dengan aparat. Bahkan, warga yang berani melapor sering mendapat ancaman dari preman,” tambah Zainuddin.
Ia menegaskan bahwa FAAM akan terus menyuarakan keresahan masyarakat agar pemerintah pusat segera turun tangan.
“Kantor kami menerima banyak pengaduan dari masyarakat terdampak. Harapan mereka, LSM bisa membantu menyuarakan, demi melindungi warga setempat dari musibah bencana,” pungkasnya. (Yun)
